Dari sudut pandang saya, hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia banyak ditemukan dalam bentuk perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini biasanya terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan proses pemungutan pajak yang ada, seperti adanya kebijakan pajak yang tidak adil atau birokrasi yang rumit.

Contoh dari hambatan perlawanan pasif dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah dan tidak menghasilkan perubahan yang positif. Akibatnya, masyarakat enggan untuk membayar pajak secara tepat waktu atau bahkan enggan untuk membayar sama sekali.

Lainnya, hambatan perlawanan pasif juga dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak. Masyarakat merasa tidak yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuannya, sehingga membuat mereka enggan untuk membayar pajak.

Untuk mengatasi hambatan perlawanan pasif dalam pemungutan pajak, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak, memperbaiki sistem pemungutan pajak agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.