Hukum khusus merujuk pada hukum yang hanya berlaku dalam situasi atau konteks tertentu. Pada umumnya, hukum khusus dikeluarkan untuk mengatur situasi yang spesifik, memerlukan perhatian khusus, dan aturan yang terperinci. Contoh hukum khusus di Indonesia, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan: Diberlakukannya kerangka hukum untuk menjalani karantina kesehatan serta tindakan pengendalian penyakit, khususnya dalam situasi wabah penyakit yang menyebar.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman: Hukum ini diberlakukan untuk mengatur tata cara dan persyaratan penggunaan pestisida maupun bahan kimia lainnya dalam pengelolaan tanaman yang aman dan berkelanjutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Hukum ini menyinggung terkait aturan maupun tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan limbah tersebut dilakukan dengan aman dan tidak merusak lingkungan.

Hukum khusus memiliki peran penting dalam mengatur situasi yang spesifik dan kompleks. Dengan memberikan aturan yang jelas dan terperinci, hukum khusus dapat dijadikan sebagai acuan untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.