a. Aktor-aktor yang ikut dalam perumusan kebijakan untuk suatu kasus ketahanan panganadalahpejabat pemerintah, perwakilan organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil.

b. Berikut ini cara agar desain kebijakan untuk kasus ketahanan pangan dapat diterima oleh semua pihak:

• Harus mempertimbangkan perbedaan kepentingan semua pemangku kepentingan agar dapat diterima oleh semua pihak.

• Kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin dilayaninya.

• Harus transparan dan akuntabel.

Pembahasan

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat (Arifin, 2004).

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang kasus ketahanan pangan dapat masuk pada agenda institutional dapat dipelajari pada link yomemimo.com/tugas/52539651

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1