Penjelasan:

1. Proses penyusunan APBD pada pemerintah daerah kabupaten/kota biasanya melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh eksekutif daerah, dengan melibatkan peran DPRD dalam memberikan masukan dan persetujuan.

- Pembahasan dan penyusunan Rancangan APBD oleh eksekutif daerah dengan mempertimbangkan hasil KUA dan PPAS yang telah disetujui oleh DPRD.

- Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD oleh DPRD, dengan melibatkan peran Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta komisi-komisi yang terkait dengan bidang yang terkait dalam APBD.

- Penandatanganan dan pengesahan APBD oleh kepala daerah.

2. Pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah kota Bandung dapat diambil contoh dari APBD Kota Bandung tahun 2022. APBD tersebut mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program prioritas, seperti pengembangan infrastruktur, penguatan sektor kesehatan, pendidikan, serta penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, APBD Kota Bandung diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta masyarakat melalui mekanisme pengawasan partisipatif. Selain itu, setiap program yang diusulkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga harus melewati berbagai tahapan evaluasi dan verifikasi sebelum dianggarkan.

3. Mekanisme pengawasan penggunaan keuangan daerah dilakukan melalui berbagai lembaga, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, KPK juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal oleh instansi terkait, minimnya keterbukaan informasi, dan adanya praktik korupsi. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Kota Bandung pada tahun 2021, yang menjerat sejumlah pejabat terkait penggunaan anggaran daerah secara tidak sah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat dan negara.