2. Contoh kasus: Kepala daerah X membuat suatu kebijakan Jumat Bersih

Berikut ini adalah pertanyaan dari tikisinta pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

2. Contoh kasus:Kepala daerah X membuat suatu kebijakan Jumat Bersih yang dilakukan oleh segenap warga
masyarakat, pemerintah langsung aktif terjun ke lapangan setiap hari Jumat untuk melihat dan
membantu aktifitas warga guna mematuhi kebijakan yang dibuatnya. kebijakan ini dibuat dengan tujuan
menjadikan wilayah X kawasan sehat, bersih dan bebas banjir mengingat wilayah X sering terjadi banjir.
Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas negara kesejahteraan melalui pemerintrah, dilakukan dengan
menggunakan beberapa model atau pola operasi yang mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Menurut
Muchsan ada 5 jenis pola operasi pemerintahan yaitu operasi langsung, pengendalian langsung,
pengendalian tak langsung, pemengaruhan langsung, dan pemengaruhan tak langsung!
a. Pada kasus diatas tentukan pola apa yang digunakan oleh kepala daerah X dan berikan kesimpulan
saudara tentang pola operasi yang dilakukan kepala daerah tersebut dalam menangani banjir.
b. Berdasarkan atas asas perundangan, berikan analasis anda mengapa kebijakan harus memiliki
tujuan!
3. Menurut UU Nomor 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
Contoh kasus
Reza mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada suatu kementerian di
tahun 2015, setelah melalui proses seleksi Reza dinyatakan lolos dan diangkat menjadi CPNS di
kementerian tersebut, Reza menerima Surat Keputusan sebagai CPNS per tanggal 1 Februari 2016.
a. Tentukan hak yang akan diterima Reza sebagai CPNS dan setelah menjadi PNS berdasarkan
Peraturan yang berlaku!
b. Tentukan syarat bagi Reza dalam memenuhi klasifikasi kenaikan pangkat reguler!

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Evaluasi dampak penerapan kebijakan harga berdasarkan kasus PT.PLN (Persero):

Penerapan kebijakan harga berdasarkan segmentasi pelanggan seperti yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal memaksimalkan pendapatan. Namun, dampak dari kebijakan ini terhadap konsumen masih menjadi perdebatan. Beberapa konsumen mungkin merasa tidak adil karena tarif yang diberikan tergantung pada segmen yang mereka masuki, bukan pada penggunaan listrik yang sebenarnya. Di sisi lain, kebijakan ini dapat memastikan bahwa semua kelompok pelanggan dapat membayar sesuai kemampuan ekonomi mereka dan memperluas akses ke listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, evaluasi dampak kebijakan ini perlu mempertimbangkan perspektif konsumen dan aspek keadilan sosial.

a. Pola operasi pemerintahan yang digunakan oleh kepala daerah X adalah pemengaruhan langsung, karena pemerintah terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam mendorong kepatuhan terhadap kebijakan. Kepala daerah X menggunakan pola operasi ini untuk mengubah perilaku masyarakat dan mencapai tujuan kesehatan, kebersihan, dan pengurangan risiko banjir di wilayah X.

b. Kebijakan harus memiliki tujuan karena tujuan yang jelas dapat membantu memperjelas arah kebijakan dan menentukan hasil yang diharapkan. Selain itu, tujuan juga dapat membantu mengevaluasi kinerja kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

a. Sebagai CPNS, Reza memiliki hak untuk menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menjadi PNS, hak-haknya akan ditentukan oleh aturan yang berlaku di instansi tersebut, seperti hak pensiun, hak cuti, dan hak kenaikan pangkat.

b. Untuk memenuhi klasifikasi kenaikan pangkat reguler, Reza harus memenuhi persyaratan seperti masa kerja dan kinerja yang diukur melalui penilaian kinerja. Selain itu, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi tergantung pada jabatan yang dipegang oleh Reza. Semua syarat dan ketentuan terkait kenaikan pangkat reguler dapat ditemukan di peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh alvianbrahma67648 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 31 Jul 23