Jawaban:

Perbandingan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara (BUMN) dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan

- UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan negara, baik dalam bentuk hibah, penyertaan modal, atau pinjaman.

- UU No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN harus transparan dan akuntabel serta harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Pengawasan

- UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan negara.

- UU No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian atas BUMN dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang BUMN dan Dewan Komisaris BUMN.

3. Kebijakan

- UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan terkait dengan perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- UU No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kebijakan terkait BUMN ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang BUMN dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Komisaris BUMN.

4. Pelaporan

- UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perusahaan negara harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pemerintah pusat.

- UU No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa BUMN harus menyampaikan laporan keuangan dan non-keuangan secara berkala kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang BUMN serta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Penyelesaian Sengketa

- UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa sengketa yang terjadi antara pemerintah pusat dan perusahaan negara dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- UU No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa sengketa yang terjadi antara BUMN dengan pihak lain dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, kedua undang-undang tersebut mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara (BUMN) dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengawasan dan