Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 21 pada undang-undang tersebut mengatur tentang penghasilan yang dikenakan pajak yang bersumber dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, premi, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain undang-undang tersebut, dasar hukum PPh Pasal 21 juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan atau dikenakan potongan pajak terhadap penghasilan tersebut, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Gaji dan Upah.

makasihnya jangan lupa : saweria.co/yusufwahyur