Jawaban:

Ya, sanksi yang diberikan daerah kepada orang yang tidak membayar pajak dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, ada daerah yang memberikan sanksi administratif berupa denda atau penalti kepada orang yang tidak membayar pajak tepat waktu. Namun, ada pula daerah yang memberikan sanksi pidana berupa penjara atau denda berat kepada orang yang sengaja tidak membayar pajak.

Landasan hukum pengenaan sanksi pajak daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 83 dan Pasal 84 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa daerah berwenang untuk menetapkan sanksi administratif atau sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak kurang dari yang seharusnya. Selain itu, sanksi pajak daerah juga dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat.