Berikut ini adalah pertanyaan dari nurtaafifaj pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut
memutuskan, memberi kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk ikut
menetapkan garis-garis besar haluan negara sebelum terbentuk MPR dan DPR. Dengan maklumat
tersebut, KNIP yang semula dibentuk untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden mulai
mengemban tugas sebagai parlemen.
Parlemen, menurut KBBI, dipahami sebagai badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan
bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara. Selain itu,
KBBI juga memahami parlemen sebagai padanan dari dewan perwakilan rakyat.
Dalam sistem demokrasi modern, parlemen merupakan badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang
dipilih melalui pemilu untuk menyuarakan kepentingan rakyat serta bertugas, antara lain untuk membuat
undang-undang dan mengawasi pemerintah.
Di Indonesia, lembaga parlemen dapat dirunut sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda
dengan terbentuknya lembaga Volksraad tahun 1918. Kemudian pada masa awal kemerdekaan,
lembaga parlemen diwakili oleh KNIP. Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945 hingga 15
Februari 1950.
Setelah itu, lembaga parlemen masuk periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu 15
Februari 1950 – 16 Agustus 1950. Selanjutnya, selama periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956,
parlemen Indonesia terdiri atas DPRS dan MPRS. Setelah pemilu pertama tahun 1955, nama lembaga
parlemen kembali menjadi DPR hingga Dekrit Presiden 1959.
Setelah Dekrit Presiden yang kembali menggunakan konstitusi UUD 1945, Presiden menggunakan
kewenangannya, membubarkan DPR dan kemudian memilih dan mengangkat anggota parlemen baru
dalam wadah DPR Gotong-Royong. Lembaga parlemen itu menjalankan tugasnya hingga periode akhir
rezim Orde Lama dan awal Orde Baru.
Sejak tahun 1971, anggota lembaga parlemen dipilih melalui proses pemilu. Lembaga parlemen ini terdiri
dari MPR dan DPR. MPR sendiri terdiri dari DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Sementara,
pada era Reformasi, parlemen Indonesia terdiri dari lembaga MPR, DPR, dan DPD. Lembaga MPR
sendiri terdiri atas DPR dan DPD.
2 dari 2
Pertanyaan:
1. Berikan analisis anda, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sistem
parlemen apa yang dianut di Indonesia?
2. Jelaskan kedudukan MPR, DPR, dan DPD di parlemen dalam mengubah/menyusun UUD dan
undang-undang
READY REFERENSI WA 0896-5500-5000
READY JUGA MATKUL LAINNYA ^_^.
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
1. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sistem parlemen yang dianut di Indonesia adalah sistem parlemen bikameral, yaitu terdiri dari dua lembaga parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Kedudukan MPR, DPR, dan DPD dalam mengubah/menyusun UUD dan undang-undang adalah sebagai berikut:
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki kedudukan tertinggi di antara lembaga-lembaga parlemen.
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.
- Kedudukan DPD RI ini pada sesungguhnya memang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR RI
Pembahasan:
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sistem parlemen yang dianut di Indonesia adalah sistem parlemen bikameral, yaitu terdiri dari dua lembaga parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
DPR merupakan lembaga parlemen yang mewakili rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Anggota DPR dipilih melalui pemilu dan bertugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat, membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, serta mengatur kebijakan negara. DPR memiliki wewenang yang luas dalam proses perundang-undangan, termasuk mengubah dan menyusun UUD serta undang-undang.
DPD merupakan lembaga parlemen yang mewakili kepentingan daerah. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan oleh perwakilan daerah dan memiliki tugas untuk mengadvokasi kepentingan daerah, memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta berperan dalam proses perubahan UUD. Meskipun DPD memiliki wewenang dalam penyusunan undang-undang, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR.
Dengan demikian, setelah amandemen UUD 1945, sistem parlemen Indonesia mengadopsi model bikameral, di mana DPR bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengawasan pemerintah secara umum, sementara DPD mewakili kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan legislatif.
Kedudukan MPR, DPR, dan DPD dalam mengubah/menyusun UUD dan undang-undang adalah sebagai berikut:
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki kedudukan tertinggi di antara lembaga-lembaga parlemen. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menyusun UUD, termasuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Proses perubahan UUD dilakukan dalam Sidang MPR yang disebut sebagai MPR Sidang Tahunan atau MPR Sidang Luar Biasa. Keputusan perubahan UUD harus melalui persetujuan dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Selain itu, MPR juga memiliki tugas mengawasi pelaksanaan UUD, mengangkat dan memberhentikan Presiden, serta mengesahkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. DPR juga berperan dalam proses perubahan UUD, namun keputusan akhir mengenai perubahan UUD tetap berada di tangan MPR. DPR dapat mengajukan usulan perubahan UUD melalui mekanisme inisiatif DPR atau melalui usulan pemerintah. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, serta pengelolaan keuangan negara.
Pelajari Lebih Lanjut
- Materi tentang hubungan antara MPR dan DPR dapat disimak di yomemimo.com/tugas/1233895
#BelajarBersamaBrainly
#SPJ1
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh Syubbana dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Tue, 22 Aug 23