Jawaban:

Ya, hukum perburuhan seharusnya menegakkan kontrak untuk tenaga kerja. Kontrak kerja adalah perjanjian antara pengusaha dan pekerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama bekerja. Kontrak kerja ini seharusnya menjadi dasar untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, serta menjaga keseimbangan hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja.

Dalam kontrak kerja, harus diatur tentang upah yang diterima tenaga kerja, jam kerja yang harus dilakukan, hak cuti, hak tunjangan, serta jaminan sosial yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Hukum perburuhan harus memastikan bahwa semua hak yang tercantum dalam kontrak kerja tersebut benar-benar dipenuhi oleh pengusaha, sehingga tenaga kerja tidak dirugikan.