1. Rumusan masalah: Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sebab: Beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia antara lain adalah lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesejahteraan masyarakat, buruknya budaya birokrasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Akibat: Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di Indonesia antara lain adalah menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial, menurunnya daya saing dan investasi, merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta melemahnya demokrasi dan tata kelola negara. Konsekuensi: Beberapa konsekuensi yang muncul akibat korupsi di Indonesia antara lain adalah berkurangnya sumber daya yang bisa dialokasikan untuk pembangunan, meningkatnya beban utang negara, terganggunya stabilitas politik dan keamanan nasional, serta terancamnya kedaulatan dan integritas negara.

2. Rancangan solusi: Meningkatkan pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset korupsi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan antikorupsi, mendorong reformasi birokrasi dan e-government, serta memperkuat peran lembaga pengawas seperti KPK, BPK, Ombudsman, KIP, dan KPAK. Penindakan korupsi dapat dilakukan dengan mempercepat proses hukum, memberikan sanksi yang tegas dan proporsional, serta melindungi hak asasi manusia para pelaku dan korban korupsi. Pemulihan aset korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antarlembaga dan antarnegara, memperbaiki mekanisme penyitaan dan lelang aset korupsi, serta mengembalikan aset korupsi untuk kepentingan publik.

3. Jenis teknologi, sistem, atau aplikasi: Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi dalam pemerintahan. Beberapa contoh teknologi, sistem, atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah sistem informasi manajemen keuangan negara (SIPKD), sistem informasi perencanaan pembangunan (e-Planning), sistem informasi pengadaan barang/jasa (LPSE), sistem informasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (e-LHKPN), sistem informasi pengaduan masyarakat (LAPOR!), serta sistem informasi pencegahan korupsi (SIAPAK) .

4. Pemangku kepentingan yang akan dilibatkan: Pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, lembaga pengawas independen, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil (LSM), media massa, akademisi, serta masyarakat luas. Semua pemangku kepentingan ini memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi serta memberikan contoh perilaku yang jujur dan bersih. Lembaga legislatif dan yudikatif harus menjalankan fungsi legislasi dan yudikasi yang independen dan profesional. Lembaga pengawas independen harus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Sektor swasta harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta menghindari praktik-praktik suap dan gratifikasi. Organisasi masyarakat sipil harus melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi serta memberikan dukungan kepada upaya pemberantasan korupsi. Media massa harus menyajikan informasi yang akurat dan objektif tentang kasus-kasus korupsi serta mengkritisi kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi. Akademisi harus melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang korupsi serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang solusi-solusi yang tepat. Masyarakat luas harus berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta melaporkan segala bentuk indikasi korupsi yang ditemukan.