1. Paradigma Lama Sektor Publik:

• Apolitical civil service: Pelayanan publik harus dilakukan secara netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pegawai pemerintah harus menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.
• Hierarchy and rule: Struktur hierarki yang jelas dan aturan yang terstandarisasi digunakan dalam mengelola sektor publik. Keputusan diambil berdasarkan tingkat otoritas dan tanggung jawab yang ditetapkan.
• Permanence and stability: Ketenangan kerja dan kestabilan dalam karier pegawai pemerintah menjadi fokus. Pemerintah diharapkan memberikan jaminan kerja yang aman dan penilaian kinerja yang objektif.
• An institutionalized civil service: Adanya lembaga dan sistem yang membentuk dan mengatur pegawai pemerintah secara formal. Pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan layanan publik yang berkualitas.
• Internal regulation: Adanya aturan internal yang ketat dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah.
• Equality: Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi.

Relevansi paradigma lama dengan manajemen pemerintah di zaman sekarang terletak pada prinsip-prinsip dasar yang masih relevan hingga saat ini. Meskipun ada pergeseran ke paradigma baru, prinsip-prinsip seperti ketidakberpihakan politik, struktur hierarki yang jelas, dan pelayanan yang adil dan merata tetap penting dalam manajemen pemerintah yang baik. Meskipun ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru, prinsip-prinsip tersebut membentuk fondasi yang kuat untuk menjaga kestabilan, integritas, dan efektivitas sektor publik.

2. Paradigma Spend less, Do More mengandung konotasi positif efisiensi dan efektivitas. Hal ini dikarenakan pendekatan ini mendorong pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang lebih efisien. Dalam teori-teori yang telah dipelajari, terdapat beberapa penjelasan mengapa pendekatan ini dapat dikatakan efektif:

• Public Choice Theory
• Agency Theory
• Social Capital Theory

Dengan menerapkan pendekatan Spend less, Do More, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, menghindari pemborosan, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik.

3. Nilai-nilai Pancasila dikatakan sebagai acuan dasar dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa, dan bernegara karena:

• Pandangan holistik: Pancasila meliputi lima nilai dasar yang saling terkait dan saling mendukung. Nilai-nilai ini menggambarkan pandangan yang holistik tentang kehidupan dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun masyarakat dan negara yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.
• Identitas nasional: Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dan menjadi ciri khas identitas nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar yang mengikat semua warga negara dalam membangun persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai satu bangsa.
• Prinsip kehidupan ber-masyarakat: Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar tentang hubungan sosial, tanggung jawab sosial, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Nilai-nilai ini mengarahkan individu dan masyarakat untuk hidup harmonis, menghormati hak-hak asasi manusia, dan membangun kebersamaan.
• Pedoman dalam pembangunan: Pancasila memberikan pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi landasan dalam upaya memajukan negara dan masyarakat.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk identitas, prinsip-prinsip kehidupan ber-masyarakat.

4. Etika Bernegara memiliki arti penting dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Etika Bernegara penting:

• Integritas
• Pelayanan Publik yang Berkualitas
• Akuntabilitas
• Transparansi

Pembahasan:

Ilmu pemerintahan merupakan salah satu cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Dengan demikian, dalam arti sempit pemerintahan merupakan suatu kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif. Dan dalam arti luas, pemerintahan merupakan seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif dengan tujuan untuk mewujudkan negara. Ada beberapa cara pelaksanaan dalam peran pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi pengaturan atau produknya berupa berbagai peraturan yang terbagi atas penentuan kebijakan, pemberian pengarahan bahkan bimbingan pengaturan melalui perijinan serta pengawasan.
2. Dengan pemilikan sendiri dari usaha-usaha ekonomi bahkan sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri bahkan oleh swasta.

Pelajari Lebih lanjut

Pelajari Lebih lanjut tentang Sebutkan ciri-ciri manajemen pemerintahan yg tidak transparan yomemimo.com/tugas/4471933

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1