Jawaban:

1. Tujuan dilakukannya aspek hukum terkait dengan penyempurnaan aturan dalam industri seperti PAYDI (Produk Asuransi yang Dijual dengan Investasi) dan fintech P2P lending adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi para pelaku industri serta konsumen. Beberapa tujuan dari aspek hukum dalam konteks ini meliputi:

• Meminimalisir ketidakpahaman nasabah: Aturan yang diperbarui bertujuan untuk mengurangi ketidakpahaman nasabah terhadap produk PAYDI atau layanan fintech P2P lending. Dengan aturan yang jelas dan transparan, diharapkan nasabah dapat memahami risiko dan keuntungan yang terkait dengan investasi atau peminjaman.

• Meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko: Aspek hukum membantu meningkatkan tata kelola perusahaan dalam industri PAYDI dan fintech P2P lending. Hal ini termasuk dalam pengelolaan risiko yang lebih baik, termasuk perlindungan konsumen, pengaturan praktik pemasaran, transparansi produk, dan pengelolaan investasi. Dengan demikian, risiko keuangan dan operasional dapat dikendalikan dengan lebih baik.

• Mendorong kontribusi terhadap perekonomian: Peraturan yang jelas dan mendukung membantu industri PAYDI dan fintech P2P lending untuk berkontribusi secara positif bagi perekonomian. Dengan adanya aturan yang memperkuat industri ini dari sisi kelembagaan dan layanan konsumen, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terstimulasi melalui peningkatan akses ke pendanaan dan efisiensi pemanfaatan modal.

2. Seseorang yang menjalankan proyek seperti P2P lending tidak dapat dikatakan sebagai Perusahaan Perseorangan. Perusahaan perseorangan umumnya merujuk pada bisnis yang dijalankan oleh satu individu tanpa adanya kelembagaan formal sebagai badan hukum terpisah. Sementara itu, P2P lending adalah sebuah industri atau model bisnis yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dalam menghubungkan peminjam dengan investor melalui platform digital.

Dalam konteks P2P lending, pihak yang menjalankan proyek tersebut biasanya berbentuk badan hukum, seperti perusahaan fintech atau lembaga keuangan non-bank. Mereka harus mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan modal pendirian, kepemilikan platform, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, P2P lending tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan, melainkan merupakan bentuk badan hukum yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon dukungannya dengan JADIKAN JAWABAN TERCERDAS!

Terimakasih!