Perlu disampaikan bahwa keberadaan OJK bukanlah tanpa alasan dan landasan yuridis yang tergesa-gesa. Tetapi hal ini berdasarkan amanat Pasal 34 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU-BI) . Pasal tersebut menyebutkan bahwa: mandat mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen paling lambat 31 Desember 2002. Namun, dalam perjalanannya pembahasan OJK tidak mudah, sehingga isi Pasal 34 UU-BI harus direvisi beberapa kali menjadi Undang-undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang mana disebutkan dalam revisi undang-undang itu bahwa bahwa pembentukan OJK dilakukan paling lambat 31 Desember 2010.