DPD merupakan perwakilan rakyat dari daerah di Indonesia. DPD merupakan perwujudan dari suara rakyat di daerah tertentu. Pejabat DPD harusnya bertingkah laku seperti perwakilan rakyat pada umumnya dengan tidak menunjukkan sikap elitisme dan sikap sombong.

Pembahasan:

Misi dan wewenang DPD atau wakil negara diatur dengan undang-undang atau undang-undang. Sebagai pilihan rakyat, DPD mengemban tugas  secara literal mendengar dan mewujudkan kepentingan bersama  daerah. Sesuai dengan namanya, perwakilan daerah atau DPD adalah lembaga yang mewakili keuntungan bahkan di tingkat daerah atau negara bagian. DPD baru berdiri tahun 2001, jadi sebenarnya lembaga ini masih sangat muda. Namun, tugas DPD dan tugas dan wewenang DPD diatur oleh UUD 1945.

Sebagai negara demokrasi, anggota DPD dipilih  setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum atau parlemen. Tugas dan kemampuan DPD sebenarnya terfokus pada satu bidang. Selain itu, perlu diketahui bahwa DPD berasal dari amandemen UUD 1945 dan terlihat serupa, namun terdapat perbedaan kewajiban dan wewenang DPD dan DPRD atau DPRD. Menurut UUD 1945, DPD adalah bagian dari MPR atau Majelis Nasional. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945.

Dalam Isi Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 adalah sebagai berikut. DPD adalah kelompok kepentingan daerah yang didirikan sebagai lembaga negara dan terdiri dari perwakilan federal yang dipilih melalui pemilihan parlemen. Sedangkan Kongres Rakyat Daerah (DPRD) dijelaskan dalam Pasal 18 (3) UUD 1945.  Pemerintah negara bagian, distrik, dan kota memiliki dewan lokal, yang anggotanya dipilih melalui hak pilih universal.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang DPD pada yomemimo.com/tugas/4582188

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1