Berikut ini adalah pertanyaan dari bettyyulia109 pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Penanggulangan Bencana. Dalam UU ini dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan
bencana yaitu: cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil
guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi.
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Masyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional juga memiliki
hak dan kewajiban dalam penanggulangan bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak
masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan
pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kegiatan
penanggulangan bencana juga dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada
lembaga usaha dan lembaga internasional.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap
darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan
yang berbeda.
Silahkan anda unduh UU No. 24 Tahun 2007 untuk memahami lebih lanjut mengenai kebijakan
penanggulangan bencana.
Pertanyaan:
a. Lakukan identifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan penanggulangan bencana, serta
bagaimana pengelompokkan setiap aktor kebijakan penanggulangan bencana tersebut
berdasarkan teori aktor-aktor pelaksana kebijakan?
b. Apa model implementasi kebijakan yang tepat untuk menganalisis efektivitas implementasi
kebijakan penanggulangan bencana?
(Lakukan analisis dengan memperhatikan model implementasi kebijakan berdasarkan generasi
implementasi kebijakan)
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
a. Aktor-aktor pelaksana kebijakan penanggulangan bencana
- Pemerintah pusat dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Pemerintah daerah mengesahkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan kemudian dilanjutkan dengan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Masyarakatsebagai pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penaggulangan bencana
b. Model implementasi kebijakanyang tepat untukmenganalisis efektivitas implementasi
kebijakan penanggulangan bencana yaitu implikasi kebijakan berdasarkan model matland dimana isi model tersebut yaitu
- Ketepatan kebijakan apakah kebijakan yang dibuat bisa memecahkan masalah bencana yang terjadi
- Ketepatan pelaksanaan, Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketepatan target, yaitu bantuan yang diberikan harus tepat sesuai dengan dampak bencana yang terjadi.
- Ketepatan lingkungan meliputi kerja sama darri masyarakat dengan pemerintah untuk menangani bencana yang terjadi.
PEMBAHASAN
Penanggulangan bencana di Indonesia diatur pada UU No. 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana. Dalam UU ini terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan
terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
- Cepat dan tepat
- Prioritas
- Koordinasi dan keterpaduan
- Berdaya guna dan berhasil guna
- Transparansi dan akuntabilitas
- Kemitraan
- Pemberdayaan
- Nondiskriminatif dan nonproletisi.
Dalam menangani bencanadi perlukankerjasamaberbagai pihak yaituPemerintahdanpemerintah daerahsebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana setaMasyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional juga memiliki
hak dan kewajiban dalam penanggulangan bencana.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang penanggulangan bencana yomemimo.com/tugas/15785122
#BelajarBersamaBrainly#SPJ1
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh ayliyacute dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sun, 18 Sep 22