Penjelasan:

Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Bisnis

regulasi pemerintah

Setiap negara di dunia pasti memiliki berbagai kebijakan tertentu yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, termasuk juga di Indonesia. Tujuan dari regulasi adalah agar segala aktivitas yang dilakukan di negara tersebut bisa berjalan lancar dan ada hukum yang berlaku jika warga tidak menaatinya.

Kebijakan pemerintah juga mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Undang-undang mengenai ketenagakerjaan, misalnya, dibuat agar pengusaha dan karyawan bisa melaksanakan tugasnya sesuai hak dan tanggung jawab masing-masing. Di sisi lain, ada pula beberapa kebijakan lain yang dapat berdampak secara tidak langsung pada bisnis Anda.

Regulasi pajak

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan fiskal, yakni kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengelola perekonomian negara agar menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan fokus pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Secara tidak langsung, kebijakan fiskal bisa berpengaruh terhadap bisnis di Indonesia, yakni dalam hal pajak.

Pasalnya, salah satu sumber pemasukan pemerintah berasal dari pajak, termasuk pajak bisnis. Pebisnis diharuskan untuk membayar pajak sejumlah sekian persen dari hasil keuntungan mereka. Belum lagi pajak gedung jika Anda memiliki kantor. Alhasil, demi bisa membayar pajak kepada pemerintah, pebisnis menaikkan harga produk yang dijual. Itulah mengapa saat konsumen membeli makan di restoran, misalnya, mereka diharuskan untuk membayar pajak sebanyak 10%.

Fluktuasi harga barang ekspor-impor

Menjelang akhir 2017 lalu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menerbitkan postingan di Facebook tentang dampak yang bisa terjadi jika kewajiban bea masuk ditiadakan. Berdasarkan penjelasan beliau, jika bea masuk ditiadakan, barang-barang impor akan mudah menguasai pasar Indonesia sehingga kegiatan produksi dalam negeri pun terancam. Alhasil, diberlakukan kebijakan bea tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang merupakan otoritas dari Direktorat Jenderal Bea

Cukai kementerian keuangan

Di satu sisi, hal ini sebetulnya berdampak baik bagi para pebisnis yang menjual barang-barang lokal. Namun, di sisi lain, para pebisnis yang menjual barang-barang impor, terutama para pebisnis online, jadi kelabakan. Jumlah pajak yang dikenakan mau tak mau membuat pebisnis barang impor menaikkan harga mereka. Jika harga produk tidak dinaikkan, pebisnis barang impor hanya bisa mengambil untung sedikit atau bahkan tidak sama sekali.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Keberlangsungan suatu bisnis juga sangat dipengaruhi oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama bagi bisnis-bisnis yang sudah go public dan memungkinkan publik untuk ikut berinvestasi pada bisnis mereka. Jika IHSG menurun, bisnis bisa kelimpungan karena mereka khawatir publik tidak akan kembali membeli saham investasi mereka kembali. Jika tidak ada investasi yang cukup, bisnis tentu bisa tersendat.

Nah, kondisi IHSG ini juga cukup dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berlaku. Pada Maret 2018 lalu, misalnya, pemerintah sempat mengumumkan tentang penurunan tarif jalan tol. Hal ini berdampak pada keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku pihak yang membangun jalan tol di Indonesia. Pasalnya, salah satu pemasukan berasal dari tarif jalan tol. Dilansir dari bisnis.com, Jasa Marga harus membayar cicilan pokok ke bank serta obligasi, sekaligus tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan tol yang tentu saja membutuhkan dana besar.