Kelemahan Undang-Undang Pajak dalam mengadili tindak pidana pajak dikarenakan adanya dualisme hukum dalam mengadili tindak pidana pajak. Bukti dari Dualisme hukum pajak yaitu dengan dibuatperaturan khusus tentang pengadilan perpajakan dibawah menteri keuangan ( eksekutif) padahal Hukum di Indonesia di lakukan oleh Kekuasaan kehakiman ( mahkamah agung) sebagai lembaga yudikatif untuk menangani masalah organisasi, administrasi dan finansial seperti pajak.

PEMBAHASAN

Sengketa pajak adalah sengketa yang terjadi antara wajib pajak dengan pejabat berwenang.

Hukum perpajakan diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Isi Undang- undang menyebutkan bahwa peradilan pajak dan hal yang berkaitan dengan perpajakan dilakukan pengadilan pajak dibawah Departemen keuangan.

Undang-undang perpajakan tersebut memiliki Kelemahan Karena seharusnya Perpajakan diatur oleh lembaga yudikatif sebagai lembaga yang independen.

Dengan dibuat Pengadilan khusustentang perpajakandibawah menteri keuangandikhawatirkan akan terjadidualisme pembinaan di Pengadilan Pajaksehingga menyebabkanterancamnya independensi dan imparsialitas hakim di dalam menangani sengketa pajak

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Dualisme hukum pajak yomemimo.com/tugas/18813881

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1