Jawaban:

1. Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
2. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
3. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
5. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
6. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
7. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
8. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
9. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta. mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku pasca-UU OJK namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia).
10. Tabungan. Produk keuangan ini merupakan kegiatan operasional bank yang paling dikenal oleh masyarakat. ... Giro. Sebagian orang akan bingung membedakan produk bank yang berupa giro dengan tabungan. ...Deposito. ...Kredit. ...Layanan Jasa.
11. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. ... Bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.contohnya adalah:koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pasar modal, perusahaan Pegadaian, perusahaan modal, ventura leasing, dana pensiun,

Penjelasan:

semoga membantu!