Jawaban:

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang diatur , melaksanakan, memberi persetujuan, perizindalam UU Nomor 23 tahun 1999 jo UU No. 2 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengaturan, dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran.

Terdapat 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yakni:

Terdapat 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yakni:1. Regulator

Squad, peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran dikeluarkan Bank Indonesia juga lho. Contohnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Peraturan ini juga yang memudahkan kamu dalam bertransaksi online.

2. Perizinan

Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektonik (e-money).

3. Pengawasan

Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran.

4. Operator

Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan setelmen surat berharga.

5. Fasilitator

Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Squad, Bank Indonesia ternyata juga melakukan transaksi-transaksi lain seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan, serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintahan dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa BI hanya fokus pada terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen dengan memberikan kemudahan bagi kamu dan pengguna lainnya untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin.