Jawaban:

A. APBN Pemerintahan Orde Baru

Selama pemerintahan orde baru (orba), setidaknya dari TA. 1969/1970 sampai dengan TA.

1998/1999, APBN disusun berdasarkan sistem anggaran berimbang (T account). Pada sisi

penerimaan terbagi atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan

pembangunan menurut APBN-APBN tersebut adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan

rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan tersusun atas dua

komponen yaitu bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program merupakan nilai lawan

rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta

pinjaman yang dapat dirupiahkan. Sedangkan bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari

bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek

pembangunan.

B. APBN TA. 1999/2000

Sejalan dengan tuntutan reformasi, pemerintahan Presiden Habibie berupaya pula

memperbaharui sistem APBN. Secara umum sebenarnya tidak banyak yang berubah namun

penyusunan APBN TA. 1999/2000 nampak diusahakan untuk lebih transparan. APBN tahun

anggaran-tahun anggaran sebelumnya dinilai kurang transparan dan terkesan “mengelabui”

terutama pos penerimaan pembangunan. APBN TA.1999/2000 tetap menggunakan system

anggaran berimbang tetapi pos penerimaan pembangunan berganti nama menjadi penerimaan

luar negeri sehingga sisi penerimaan APBN TA. 1999/2000 terdiri atas penerimaan dalam negeri

dan penerimaan luar negeri.

Penerimaan luar negeri merupakan penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar

negeri. Penerimaan luar negeri terdiri atas dua komponen, yaitu pinjaman program dan pinjaman

proyek. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk

pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan. Pinjaman proyek adalah nilai

lawan rupiah dan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan.

C. APBN TA. 2000

Mulai TA. 2000 (tahun anggaran transisi sebelum penyesuaian tahun anggaran dengan tahun

takwim), format APBN disusun menurut standar internasional, yaitu Government Finance Statistic

(GFS). Berbeda dengan sistem anggaran berimbang dimana pinjaman program dan proyek

dimasukkan dalam pos penerimaan, APBN dengan format GFS menggunakan sistem deficit

spending dimana pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri merupakan sumber

pembiayaan menutup defisit anggaran dan tidak lagi diklasifikasikan sebagai penerimaan