1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang sangat strategis untuklebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun
hubungan keuangan yang lebih sehat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Sejak kehadirannya di akhir tahun 90-an, fenomena Electronic Government (e-Government)
terus-menerus menuntut instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa harus ada
transformasi operasional di bidang pelayanan publik. Transformasi ini bukanlah pekerjaan
mudah. Butuh perencanaan yang matang, konsultasi intensif dengan IT konsultan, jajak
pendapat di masyarakat, penyuluhan publik, hingga kontrol pelaksanaan. Salah satu aplikasi
e-Government andalan Binjai adalah e-Masyarakat yang bisa diunduh umum di Play Store.
Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi
dengan foto dan keterangan supaya segera ditanggapi. Selain menjadi media berbagi
informasi, e-Masyarakat juga digunakan kepolisian dan masyarakat untuk
berkorespondensi.
Pertanyaan :
Jika dilihat dari uraian di atas, apakah e – government saat ini sangat bermanfaat untuk
masyarakat dan berikan keterkaitan antara peran pajak dalam era digitalisasi !
2. Penjual elektronik membeli stok laptop yang dijualnya dari pusat grosir. Untuk 1 laptop
pusat grosir mengambil PPN sebanyak 10 % dari harga jual. Selanjutnya ketika laptop itu
dijual kembali maka penjual elektronik wajib memungut PPN 10% dari harga jual.
Pertanyaan :
Menurut saudara, apakah sudah sesuai jika pembeli membayar PPN kepada penjual
menurut dasar filosofis pembayaran Pajak Pertambahan Nilai!