Penjelasan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah pembangunan hotel dan operasionalnya dari tahun ke tahun

semakin marak di Bali yang merupakan pusat pariwisata Indonesia. Keberadaan

hotel dapat memberikan nilai positif terhadap penyerapan tenaga kerja untuk

bekerja dibidang perhotelan selain juga memberikan income bagi daerah di bidang

perpajakan.

Pajak Hotel sebagai salah satu jenis pajak daerah, merupakan sumber

pendapatan daerah penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu perhatian khusus.

Mulai dari pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,

akuntabilitas, terutama pemungutan, pengawasan serta penegakan hukum

terhadap pelanggarannya.

Namun pertumbuhan hotel di Pulau Dewata-Bali tidak serta merta

membangun kesadaran pemiliknya untuk membayar pajak. Dibeberapa wilayah

terjadi pelanggaran pajak hotel, seperti kasus dugaan pengemplangan pajak Vila

Ocean Blue Pool I dan II, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar

dimana masih mengumpulkan data guna melakukan gelar kasus di Kejaksaan

Agung (Kejakgung) Jakarta. Ada juga kasus ditangani Kejaksaan Negeri

Denpasar mengusut dugaan penggelapan pajak sejumlah hotel berbintang yang

nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

1

Serta data dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali mengungkapkan sebanyak

175 dari 2.111 unit hotel, pondok wisata, dan restoran di Kabupaten Badung

belum tercatat sebagai wajib pajak (WP) karena lemahnya sistem pengawasan.2

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah

dirugikan oleh para pengemplang pajak hotel pada akhirnya juga merugikan