Berikut ini adalah pertanyaan dari befoasna pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
1. Otonomi daerah menjadi oase ditengah kondisi kisruh bangsa yang merasa tidak puas akan implementasipemerintahan dengan sistem sentralistik. Sistem ini dianggap mampu mewakili hati rakyat serta menjadi
identitas dari sebuah negara demokrasi, dengan akar pemikiran bahwa pemerintahan itu ialah dari, oleh
dan untuk rakyat. Otonomi daerah adalah cerminan dari implementasi demokrasi yang sesungguhnya,
karena berupaya untuk membangun partisipasi nyata dari rakyat di daerah daerah.
Soal
Analisislah apa yang menjadi tujuan diberlakukannya otonomi daerah di negara Indonesia serta faktor –
faktor yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan otonomi tersebut?
2. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan besar yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola
bangsa dalam rangka pencapaian tujuan atau cita masyarakat madani, yaitu masyarakat yang adil dan
makmur dibawah naungan NKRI. Otonomi daerah dipillih sebagai sebuah sistem pengelenggaraan
pemerintah daerah menggantikan sistem sentralistik yang dianggap gagal dalam menciptakan
pemerataan pembangunan disetiap wilayah NKRI. Hanya saja, sebagai sebuah kebijakan, akan selalu
ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi.
Soal
a. Setelah anda memahami ilustrasi diatas, analisislah hambatan – hambatan yang ditemukan
dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia!
b. Jelaskan faktor yang menjadi penyebab munculnya berbagai macam hambatan di dalam
pelaksanaan otonomi daerah tersebut!
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam beberapa hal masih
mengandung kelemahan – kelemahan. Walaupun demikian, kebijakan ini menjadi sebuah tindakan
reformis dalam sistem pemerintahan daerah, dari yang sentralistik ke arah desentralistik yang dianggap
lebih mewakili aspirasi rakyat. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya koalisi elit pemerintahan
daerah dengan para pengusaha untuk mengumpulkan keuntungan atas pengelolaan Sumber Daya Alam
yang ada bagi pribadi serta golongan tertentu, sehingga optimalisasi pencapaian tujuan otonomi itu sendiri
tidak berjalan maksimal.
Soal
Berdasarkan permasalahan di atas, kemukakan hasil analisis anda tentang solusi nyata dalam menangani
masalah tersebut di daerah!
4. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) tidak saja menjadi sebuah jaminan bagi seluruh
rakyat dalam memperjuangkan cita dan harapan seluruh warga negara, juga sebagai sarana
pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. untuk mencapai fungsi tersebut, tentunya
haru ada prinsip – prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi rambu dalam
memaknai serta mengimplementasikan setiap kebijakan dalam kehidupan masyarakat di daerah.
Soal
Berdasarkan ilustrasi tersebut, analisislah bagaimana implementasi prinsip – prinsi good governance
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah?
identitas dari sebuah negara demokrasi, dengan akar pemikiran bahwa pemerintahan itu ialah dari, oleh
dan untuk rakyat. Otonomi daerah adalah cerminan dari implementasi demokrasi yang sesungguhnya,
karena berupaya untuk membangun partisipasi nyata dari rakyat di daerah daerah.
Soal
Analisislah apa yang menjadi tujuan diberlakukannya otonomi daerah di negara Indonesia serta faktor –
faktor yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan otonomi tersebut?
2. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan besar yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola
bangsa dalam rangka pencapaian tujuan atau cita masyarakat madani, yaitu masyarakat yang adil dan
makmur dibawah naungan NKRI. Otonomi daerah dipillih sebagai sebuah sistem pengelenggaraan
pemerintah daerah menggantikan sistem sentralistik yang dianggap gagal dalam menciptakan
pemerataan pembangunan disetiap wilayah NKRI. Hanya saja, sebagai sebuah kebijakan, akan selalu
ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi.
Soal
a. Setelah anda memahami ilustrasi diatas, analisislah hambatan – hambatan yang ditemukan
dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia!
b. Jelaskan faktor yang menjadi penyebab munculnya berbagai macam hambatan di dalam
pelaksanaan otonomi daerah tersebut!
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam beberapa hal masih
mengandung kelemahan – kelemahan. Walaupun demikian, kebijakan ini menjadi sebuah tindakan
reformis dalam sistem pemerintahan daerah, dari yang sentralistik ke arah desentralistik yang dianggap
lebih mewakili aspirasi rakyat. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya koalisi elit pemerintahan
daerah dengan para pengusaha untuk mengumpulkan keuntungan atas pengelolaan Sumber Daya Alam
yang ada bagi pribadi serta golongan tertentu, sehingga optimalisasi pencapaian tujuan otonomi itu sendiri
tidak berjalan maksimal.
Soal
Berdasarkan permasalahan di atas, kemukakan hasil analisis anda tentang solusi nyata dalam menangani
masalah tersebut di daerah!
4. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) tidak saja menjadi sebuah jaminan bagi seluruh
rakyat dalam memperjuangkan cita dan harapan seluruh warga negara, juga sebagai sarana
pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. untuk mencapai fungsi tersebut, tentunya
haru ada prinsip – prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi rambu dalam
memaknai serta mengimplementasikan setiap kebijakan dalam kehidupan masyarakat di daerah.
Soal
Berdasarkan ilustrasi tersebut, analisislah bagaimana implementasi prinsip – prinsi good governance
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
- Di negara Indonesia, yang menjadi tujuandari diberlakukannyaotonomi daerah adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan juga meningkatkan pelayanan publik.
- Untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah, faktoryangmempengaruhinya adalah faktor manusia, keuangan, pembangunan, dan manajemen.
- Dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, hambatan yang ditemukan adalah adanya perbedaan pada konsep mengenai otonomi daerah, perbedaan paradigma, bertentangannya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan rumitnya birokrasi pembuatan peraturan.
- Dalam pelaksanaan otonomi daerah, faktoryangmenciptakanadanyahambatan adalah lemahnya persyaratan mengenai penetapan otonomi daerah, tingginya tingkat kesenjangan yang ada pada masing-masing daerah, dan lemahnya kontrol yang diberikan masyarakat kepada para wakil rakyat.
- Untuk bisa menangani masalah tersebut, solusi yang bisa digunakan adalah meningkatkan transparansi pada pelaksanaan pemerintahan dan juga meningkatkan kontrol kepada para penyelenggara negara.
- Dalam praktek penyelengaraan pemerintahan, prinsipdarigood governance yang harus diterapkan adalah transparansi, supremasi hukum, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, orientasi pada kesepakatan, dan kepastian hukum.
Pembahasan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu, otonomi daerah akan dilakukan dengan pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankannya secara mandiri. Otonomi daerah sendiri diberlakukan sehingga pemerintah daerah bisa menciptakan peraturan yang sesuai dengan potensi dan juga masalah yang ada di daerahnya.
Pelajari lebih lanjut
- Materi tentang dampak positif dan dampak negatif otonomi daerah yomemimo.com/tugas/1974752
- Materi tentang fungsi desentralisasi yomemimo.com/tugas/835809
- Materi tentang keuntungan desentralisasi bagi negara kesatuan yomemimo.com/tugas/2794381
Detail jawaban
Kelas: 9
Mapel: PPKn
Bab: 2 - Otonomi Daerah
Kode: 9.9.2
#AyoBelajar #SPJ2
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh sebastiandennis dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 01 Aug 22