Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi beberapa perubahan besar dalam tata hukum Indonesia. Berikut ini adalah beberapa perubahan utama yang terjadi:

1. Perubahan sistem hukum
   Sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem hukum Belanda yang dikenal sebagai Roman-Dutch Law. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai menggunakan sistem hukum nasional yang terinspirasi dari sistem hukum Eropa Barat, terutama sistem hukum Romawi dan sistem hukum Inggris.
2. Perubahan konstitusi
   Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menetapkan konstitusi pertama yang disebut Konstitusi Sementara (UUD 1945 Sementara). Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD 1950) yang masih berlaku hingga sekarang.
3. Perubahan dalam struktur kekuasaan
   Sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia merupakan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menjadi negara merdeka yang memiliki sistem pemerintahan presidensial.
4. Perubahan dalam peradilan
   Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia membentuk sistem peradilan nasional yang terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan negeri. Sebelumnya, sistem peradilan di Indonesia dipimpin oleh hakim Belanda.
5. Perubahan dalam hukum perdata
   Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai mengadopsi hukum perdata nasional yang terinspirasi dari sistem hukum Romawi dan Inggris. Sebelumnya, hukum perdata di Indonesia dipimpin oleh hukum perdata Belanda.
6. Perubahan dalam hukum pidana
   Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai mengadopsi hukum pidana nasional yang terinspirasi dari sistem hukum Romawi dan Inggris. Sebelumnya, hukum pidana di Indonesia dipimpin oleh hukum pidana Belanda.