Jawaban:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pokoknya mengatur tentang :

Persero;

Perum;

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMN;

Kewajiban Pelayanan Umum;

Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite Lain;

Pemeriksaan Eksternal; dan

Restrukturisasi dan Privatisasi.

Penjelasan:

Isi undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Mencabut

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka:

1.Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);

2.Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

dinyatakan tidak berlaku.