Sejak 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat itu, sistem demokrasi, sistem politik, konstitusi, dan sistem kabinet berubah. Konstitusi yang digunakan setelah 17 Agustus 1950 adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang terdiri atas mukadimah dan batang tubuh.

Penjelasan:

Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena banyaknya permintaan dari berbagai kalangan yang menginginkan Indonesia kembali ke negara kesatuan. Berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, diadakan perundingan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Republik Indonesia Serikat untuk bersama-sama mewujudkan negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai konstitusinya. Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. UUD terdiri dari mukadimah dan batang tubuh

Pembukaan UUDS terdiri dari empat alinea, dan bagian pokok UUDS terdiri dari enam bab, 146 pasal, dan satu pasal penutup. UUDS 1950 merupakan undangundang dasar bersifat sementara untuk melengkapi pergantian struktur pemerintahan sebagai negara kesatuan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 134 UUDS 1950 bahwa konstituante (sidang pembuat undang undang dasar) bersamasama pemerintah selekaslekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan undangundang dasar sementara ini. Ketika Konstitusi UUDS 1950 mulai berlaku, pemerintah negara bagian mematuhi pemerintahan parlementer. Dengan dibentuknya UUDS, bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan/federal menjadi negara kesatuan.

Pelajari lebih lanjut:

Pelajari lebih lanjut materi tentang konstitusi negara, pada: yomemimo.com/tugas/4816118

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ4