Jawaban:

Penjelasan:

Analisis:

Kesenjangan antara yang normatif dan prakteknya dari pilar demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan masih terjadi di Indonesia. Secara normatif, Indonesia sudah mengadopsi sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang diatur dalam Konstitusi. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat pelanggaran hak-hak demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan berserikat, diskriminasi terhadap minoritas, dan ketimpangan ekonomi yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Di bidang politik, terdapat beberapa kasus pelanggaran hak-hak politik seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di media sosial dan terhadap kelompok minoritas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi hak-hak politik warga negara, tetapi praktiknya masih terdapat hambatan untuk melaksanakan hal tersebut.

Di bidang ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin masih terjadi di Indonesia, yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan, tetapi permasalahan masih terjadi dalam prakteknya.

Di bidang sosial, diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi, seperti diskriminasi terhadap LGBT dan akses terhadap pendidikan yang masih terbatas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, tetapi dalam prakteknya masih terdapat hambatan.

Di bidang budaya, kebebasan berekspresi dan penghargaan terhadap keragaman budaya masih menjadi masalah, seperti penghapusan buku-buku yang dianggap kontroversial dan penghentian acara atau pertunjukan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya tertentu.

Di bidang pertahanan keamanan, masih terdapat masalah keamanan yang berkaitan dengan terorisme, narkoba, dan konflik di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani hal tersebut, tetapi dalam prakteknya masih terdapat kekurangan dalam implementasinya.

Kebijakan Presiden Jokowi, seperti program "Indonesia Maju", "Nawacita", dan "Merdeka Belajar" telah memperbaiki beberapa masalah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini masih perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Selain itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengatasi kesenjangan antara normatif dan prakteknya dari pilar demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan:

Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi dalam Konstitusinya, masih terdapat kesenjangan antara yang normatif dan prakteknya