Jawaban: Lembaga yang memperjuangkan gagalnya otonomi daerah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu fokus kerja KPK adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi, KPK bukanlah lembaga yang memperjuangkan kegagalan otonomi daerah, melainkan lembaga yang memperjuangkan keberhasilan implementasi otonomi daerah dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.