Jawaban:

Landasan hukum untuk kerjasama/gotong royong di bidang sosial politik dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Di bawah ini disajikan beberapa contoh landasan hukum umum yang mungkin relevan:

Undang-Undang Dasar (Konstitusi): Konstitusi suatu negara seringkali memberikan landasan hukum untuk kerjasama/gotong royong dalam bidang sosial politik. Konstitusi mungkin mengatur hak asosiasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak-hak partisipasi politik yang mendorong kerjasama dan kolaborasi dalam masyarakat.

Undang-Undang Persekutuan atau Undang-Undang Negara: Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur organisasi dan kegiatan dalam bidang sosial politik. Misalnya, undang-undang mengenai partai politik, perkumpulan masyarakat, yayasan, atau organisasi sukarela dapat memberikan kerangka hukum untuk kerjasama dalam konteks sosial politik.

Perjanjian Internasional: Perjanjian internasional atau regional, seperti traktat bilateral atau multilateral, dapat membentuk landasan hukum untuk kerjasama dan gotong royong di antara negara-negara dalam bidang sosial politik. Misalnya, perjanjian-perjanjian hak asasi manusia, perjanjian perdamaian, atau perjanjian kerjasama regional.

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah: Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan atau keputusan administratif yang memberikan landasan hukum untuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Ini termasuk peraturan tentang partisipasi masyarakat, program kerjasama, atau pendanaan proyek sosial politik.

Penting untuk dicatat bahwa landasan hukum untuk kerjasama/gotong royong di bidang sosial politik dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan wilayah hukum yang berbeda. Oleh karena itu, referensi ke undang-undang dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi spesifik harus dikonsultasikan untuk memahami landasan hukum yang lebih rinci.