Jawaban:

Pasal yang secara spesifik memuat hak anak berkenaan dengan kasus tersebut, sebagai bentuk perlindungan hukum adalah Pasal 2 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun".

Jika ternyata anak tersebut masih memiliki ayah dan ibu, siapakah yang paling bertanggungjawab terhadap anak? Deskripsikan pasal yang memuat hal tersebut!

Ayah dan ibu tersebut merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap anak sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab sosial dan kewajiban moral terhadap anak yang merupakan hak dan kewajiban yang tidak dapat dijual belikan".

Deskripsikan pasal yang secara spesifik memuat arah dan tujuan pendidikan anak berkenaan dengan kasus tersebut!

Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Deskripsikan pasal yang secara spesifik memuat hak-hak mengenai kesehatan anak sebagai upaya preventif dan rehabilitatif!

Pasal 41 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang harus diakui, dihargai, dan dilindungi oleh negara, sesuai dengan kebutuhan dan standar kesehatan nasional, yang terjangkau dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam kasus ini, orangtua yang dimaksud dapat dikenai pasal anak terlantar yang secara spesifik dideskripsikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 60 ayat 1 yang memuat bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja atau lalai meninggalkan anak di bawah umur pada tempat yang tidak layak atau tidak aman bagi keberlangsungan hidupnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Pihak yang paling bertanggung jawab melindungi anak terlantar adalah pemerintah, yang secara spesifik dideskripsikan dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat bahwa "Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan, pengayoman, pembimbingan, pelayanan, dan pemberian perlindungan bagi anak".