Oleh karena pemerintahan ohlokrasi atau mobokrasi didasarkan pada kekuasaan yang terpusat pada kelompok tertentu dan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat, maka pengatasiannya memerlukan tindakan yang bertujuan untuk mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah.

1. Meningkatkan partisipasi publik: Mendorong partisipasi publik dalam proses politik dapat memperkuat demokrasi dan mengurangi kemungkinan adanya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

2. Memperkuat lembaga otonom: Lembaga otonom, seperti lembaga pengawas dan lembaga keuangan, dapat membantu mengurangi kekuasaan yang terpusat pada kelompok tertentu dengan memastikan adanya kontrol dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan transparansi: Keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintah dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

4. Mendorong kebebasan pers: Kebebasan pers dan media dapat membantu memperkuat kontrol sosial dan mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

5. Mendorong kerja sama internasional: Kerja sama internasional dapat membantu memperkuat kontrol dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.