Berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1950 dan kemudian pemerintah menerapkan sistem Demokrasi Liberal. Ciri utama adalah kabinet kabinet yang terbentuk bertanggungjawab kepada parlemen.

Penjelasan

Pada masa Demokrasi Liberal, di Indonesia menggunakan UUDS 1950. Salah satu bab berkenaan dengan pemerintahan adalah bab II yakni pada pasal 51. Adapun isi dari Pasal 51 UUD 1950 yaitu:

• Presiden menundjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
• Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
• Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menterimenteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing. Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu Kementerian.
• Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh pembentuk Kabinet.
• Pengangkatan atau penghentian antar-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa, Presiden merupakan kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah dijabat oleh perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Perdana menteri yang pernah menjabat pada masa demokrasi liberal yakni:

a. Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).

b. Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).

c. Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956).

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).

g. Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959).

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan