Pluralisme hukum perdata tidak hanya disebabkan oleh pengaturan hukum perdata, tetapi juga oleh pengaturan hukum KUH Perdata, yang merupakan produk hukum domestik dan berasal dari hukum Islam dan hukum adat, kecuali diatur oleh ketentuan baru yang berlaku secara nasional.

Kedudukan hukum KUHPerdatasetelah Indonesia merdekamasih berlaku di Indonesia dan selama masih belum digantikan dengan undang-undang baru.

Pembahasan

Pluralismesering diartikan sebagai paham atau cara pandang hidup yang mengakui danmenerima perbedaan dan keragaman kelompok masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya.

Terciptanya pluralisme bangsa Indonesia yang berbeda-beda antara lain disebabkan oleh susunan geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau yang membentuk berbagai suku bangsa. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak geografis laut Indonesia dan Samudra Pasifik Indonesia, menciptakan keragaman agama dan membuatnya lebih rentan terhadap berbagai budaya asing melalui pedagang dan pendatang asing.

Pluralisme masyarakat Indonesia adalah fakta bahwa negara Indonesia terdiri dari kumpulan kelompok masyarakat yang berbeda. Dari segi suku, terdapat 656 bangsa, lebih dari 300 suku dan bahasa daerah. Ada lebih dari 200 bahasa etnis di Papua. Indonesia memiliki budaya yang beragam dari suku yang berbeda, dan bahasa yang berbeda menjadi ciri beberapa negara di Indonesia.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pluralisme di Indonesia yomemimo.com/tugas/18596241

Materi tentang kedudukan KUHPerdata setelah Indonesia merdeka yomemimo.com/tugas/13096357

Materi tentang pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia yomemimo.com/tugas/155917

Detail Jawaban

Kelas: 10

Mapel: PPKN

Bab: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Kode: 10.9.2

#AyoBelajar

#SPJ2