Terdapat beberapa contoh kesalahan umum dalam penulisan bidang hukum yang dapat ditemukan. Berikut ini adalah beberapa contoh beserta penjelasan kesalahan, sumbernya, dan bagaimana cara memperbaikinya:

1. Kesalahan: Menggunakan frasa atau istilah hukum yang salah atau tidak tepat.

Contoh: "Menurut Undang-Undang Dasar, setiap warga negara berhak untuk mengemudi."

Kesalahan: Penggunaan istilah "Undang-Undang Dasar" untuk merujuk pada hak untuk mengemudi adalah tidak tepat.

Perbaikan: Menggunakan istilah yang tepat seperti "menurut undang-undang lalu lintas" atau "menurut peraturan mengemudi".

2. Kesalahan: Ketidaksesuaian antara pengutipan hukum dan sumber hukum yang benar.

Contoh: "Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar konstitusi."

Kesalahan: Pengutipan pasal undang-undang yang tidak sesuai dengan sumber hukum yang benar.

Perbaikan: Mengutip pasal undang-undang dengan sumber yang tepat, misalnya "Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar konstitusi."

3. Kesalahan: Tidak menyebutkan sumber hukum yang digunakan.

Contoh: "Menurut pasal 10, setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan diri."

Kesalahan: Tidak menyebutkan sumber undang-undang yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Perbaikan: Menyebutkan sumber hukum yang tepat, misalnya "Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pertahanan Diri."

4. Kesalahan: Penyajian informasi hukum tanpa mengacu pada sumber yang sah.

Contoh: "Dalam hukum pidana, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum."

Kesalahan: Tidak menyebutkan sumber hukum yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Perbaikan: Menyebutkan sumber hukum yang tepat, misalnya "Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum."