Jawaban: 1. Dipakainya NIK sebagai NPWP

Dalam hal ini, untuk melaporkan dan membayar pajak, harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Identitas itu harus di buat sendiri di Kantor Pelayanan Pajak. Ini berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor identitas tersebut langsung di miliki saat sudah punya Akta Kelahiran. Maka dari itu, melaui Undang-undang HPP, NIK akan langsung difungsikan sebagai NPWP. Hal ini tertuang dalam UU HPP Pasal 2. Langkah tersebut diambil untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Walau begitu, para pemilik NIK tidak langsung diwajibkan membayar pajak. Pemilik NIK baru wajib dikenakan pajak ketika penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Perubahan Tarif PPh

Dalam hal ini di tinjau dari beberapa sumber, memberikan poin-poin penting dalam perubahan UU PPh, antara lain: perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, perubahan bracket tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi, pengenaan tarif pajak sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar, tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya sebesar 22%, dan adanya batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 Juta tidak dikenai pajak. RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G20 (24,17%).

Baca Juga  Ketentuan Umum Faktur Pajak Gabungan

3. Adanya Tax Amnesty jilid II

Mengutip Direktorat Jendral Pajak, tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang harusnya dibayar langsung oleh pihak yang besangkutan. Dengan begitu, meski tidak membayar pajak, yang bersangkutan tidak akan dikenakan sanksi administrasi denda, apalagi hukuman pidana. Pihak tersebut hanya diminta mengungkap harta yang seharusnya dikenai pajak. Setelah itu, yang bersangkutan wajib membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan. Program tax amnesty biasanya berjalan selama periode tertentu. Indonesia pernah menjalankannya pada 2016-2017 lalu. Dengan berlakunya UU HPP, pemerintah akan mengadakan pengampunan pajak jilid II. Program tersebut akan diadakan pada 1 Januari 2022 sampai akhir Juni 2022 dan rencananya, amnesty jilid II dijalankan secara online.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa, ada banyak ketentuan yang mengatur wajib pajak secara umum salah satunya dalam UU HPP. Sebagai bagian dari strategi reformasi administrasi perpajakan, UU HPP lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu  mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dengan memperkuat system administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan, serta memberikan kepastian hukum perpajakan. Hal ini dilakukan melalui penggunaan NIK sebagai NPWP OP, penyesuaian persyaratan bagi kuasa Wajib Pajak, penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak, meningkatkan kerja sama penagihan pajak antarnegara, dan pengaturan pelaksanaan persetujuan bersama. Di sisi lain, UU HPP juga memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM untuk dapat lebih giat lagi dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnis.