Jawaban:

Pada pembuatan ketetapan tata usaha negara harus memerhatikan beberapa persyaratan. Persyaratan dimaksudkan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht) untuk dilaksanakan.

Meskipun dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, ketetapan tersebut tidak dengan sendirinya berlaku, kecuali apabila memenuhi tiga hal salah satunya adalah kemungkinan mengajukan banding.

Menurut Kranenburg dan Vegting, ada empat cara bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan banding terhadap ketetapan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pada tingkat banding, jika kemungkinan itu ada.
2. Mengajukan permohonan kepada pemerintah agar ketetapan itu dibatalkan.
3. Mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar ketetapan itu dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum.
4. Berusaha apabila karena tidak memenuhinya ketetapan itu, untuk memperoleh keputusan dari hakim seperti yang dimaksudkan dalam bagian.

Penjelasan:

Ketetapan tata usaha negara berasal dari kata beschikking, yang diperkenalkan oleh W.F. Prins. Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada.

Ketetapan memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Pernyataan kehendak sepihak secara tertulis
2. Dikeluarkan oleh pemerintah
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bersifat konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum
6. Seseorang atau badan hukum perdata

Pada pembuatan ketetapan tata usaha negara harus memerhatikan beberapa persyaratan. Persyaratan dimaksud agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht). Syarat-syarat tersebut yaitu secara materiil dan secara formal.

Jika syarat materiil dan syarat formal telah terpenuhi, maka ketetapan itu sudah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Sebaliknya, apabila terdapat satu atau beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, maka ketetapan tersebut mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah.

Meskipun dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, ketetapan yang sah itu tidak dengan sendirinya berlaku, kecuali memenuhi tiga hal berikut:

1. Tidak memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai ketetapan. Mulai berlaku sejak saat diterbitkan.
2. Terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap ketetapan yang bersangkutan bergantung pada proses kepentingannya untuk mengajukan permohonan banding. Menurut Kranenburg dan Vegting, ada empat cara bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan banding terhadap ketetapan, yaitu sebagai berikut:

• Mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pada tingkat banding, jika kemungkinan itu ada.
• Mengajukan permohonan kepada pemerintah agar ketetapan itu dibatalkan.
• Mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar ketetapan itu dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum.
• Berusaha apabila karena tidak memenuhinya ketetapan itu, untuk memperoleh keputusan dari hakim seperti yang dimaksudkan dalam bagian.

Batas waktu mengajukan banding ditentukan dalam peraturan dasar yang berkaitan dengan ketetapan tersebut. Jika batas waktu banding telah berakhir dan tidak digunakan oleh mereka maka ketetapan itu mulai berlaku sejak saat berakhirnya batas waktu banding.

Pelajari lebih lanjut:

1. Pelajari lebih lanjut tentang materi pengertian beschikking (ketetapan) pada yomemimo.com/tugas/14861629
2. Pelajari lebih lanjut tentang materi tiga kategori batalnya ketetapan administrasi negara pada yomemimo.com/tugas/13987231

#BelajarBersamaBrainly