Pedoman penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerahberdasar padaPermendagri Nomor 7 Tahun 2006 Bab II Pasal 2 adalah "berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien, efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan negara". Peraturan ini mencakup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, beberapabab yang dikajidi dalamnya adalah sebagai berikut.

• Bab I, mengenai Ketentuan Umum.
• Bab II, mengenai Penataan Sarana dan Prasarana Kerja.
• Bab III, mengenai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
• Bab IV, mengenai Ketentuan Lain-Lain.
• Bab V, mengenai Ketentuan Penutup.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang peraturan pemerintah tentang regulasi kepegawaian pada yomemimo.com/tugas/21141872

#BelajarBersamaBrainly #SPJ4