Jawaban:

Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang sistem pemerintahan daerah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

• Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan penghapusan daerah otonom, serta penataan wilayah administrasi pemerintahan daerah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan otonomi daerah, termasuk tentang anggaran, keuangan, dan sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah.
• Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pemerintahan daerah, seperti provinsi, kabupaten, kota, dan desa/kelurahan. Setiap jenis pemerintahan daerah memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Misalnya, provinsi memiliki kewenangan yang lebih luas daripada kabupaten dan kota, sedangkan desa/kelurahan memiliki kewenangan yang lebih terbatas.

Penjelasan:

#SMGTNyatet