Penjelasan:

Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia wajib membayar pajak kendaraan setiap tahunnya. Jika tidak membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau tindakan hukum administratif.

1. Denda: Jika pemilik kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan pada saat yang ditentukan, maka akan dikenakan denda berupa kenaikan tarif pajak. Besaran denda biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah setempat dan bervariasi tergantung pada tingkat keterlambatan pembayaran.

2. Tilang: Pihak kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan tilang terhadap kendaraan yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Tilang ini dapat berakibat pada penahanan kendaraan, pembayaran denda, dan/atau tindakan hukum lebih lanjut.

3. Tindakan hukum administratif: Jika pemilik kendaraan bermotor terus-menerus mengabaikan kewajiban membayar pajak kendaraan, maka pihak berwenang dapat melakukan tindakan hukum administratif seperti penghapusan atau pencabutan hak kepemilikan kendaraan.

Dalam hal ini, sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi yang merugikan. Selain itu, membayar pajak kendaraan juga menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pembangunan di Indonesia.