Aceh memperoleh status daerah istimewa pada 26 Mei 1959. Dengan status tersebut Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.

Status keistimewaan Aceh kemudian dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965.

Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi, Karesidenan Aceh awalnya pada 1947 dengan berada di daerah administrasi Sumatera utara.

Adanya agresi militer Belanda, Karesidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutaraja.

Meski dibentuk daerah militer, namun karesidenan tetap dipertahankan. Pada 5 April 1948 ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.