soalnya kurang jelas, aku jelasin aja ya pilihannya;)

a. Pasal 32 ayat (3) adalah pasal yang memberikan kewenangan kepada delapan organisasi advokat untuk menjalankan tugas dan kewenangan Organisasi Advokat secara bersama-sama, selama Organisasi Advokat belum terbentuk. Kedelapan organisasi itu adalah Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.

b. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

c. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

d. Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP :  Setiap orang yang dengan sengaja: menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.