Jawaban:

Sistem administrasi negara Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui perbaikan sistemik. Salah satunya adalah masalah korupsi yang masih menjadi masalah utama dalam sistem administrasi negara Indonesia. Menurut teori "public choice theory" dalam modul 9 BMP ADPU 4130 PIAN, Edisi 2, korupsi dapat terjadi karena adanya kepentingan individual dalam lingkungan birokrasi yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistemik dalam sistem administrasi negara Indonesia, terutama dalam aspek pencegahan dan penindakan korupsi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat tata kelola korporat dalam birokrasi pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen resiko. Dalam hal ini, teori "good corporate governance" dapat diterapkan untuk meningkatkan transparency, accountability, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di dalam birokrasi pemerintah.

Selain itu, perbaikan sistemik juga diperlukan dalam aspek pelayanan publik. Menurut teori "public service delivery" dalam modul 9 BMP ADPU 4130 PIAN, Edisi 2, sistem administrasi negara yang efektif harus mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, saat ini masih banyak institusi pemerintah yang lemah dan tidak mampu memberikan layanan publik yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kelembagaan dan sistem administrasi negara agar dapat memberikan layanan publik yang berkualitas.

Argumentasi ilmiah dari perbaikan sistem ini adalah bisa dilihat dari berbagai indikator seperti rank negara dalam hal corruption perception index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International, di mana Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180 negara pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi negara yang ada masih lemah dalam mengatasi masalah korupsi. Di sisi lain, pengukuran mengenai public service delivery juga perlu dilakukan, seperti kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, efektivitas penggunaan anggaran publik, dan ketersediaan infrastruktur publik.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia memang telah melakukan beberapa usaha, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengimplementasian e-government, serta kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi. Namun, perbaikan sistemik masih diperlukan untuk memastikan efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut dalam memperbaiki sistem administrasi negara Indonesia.p