Solusi perilaku pemerintah yg harusnya bekerja untuk rakyat yg sejahtera,tetapi tidak terbukti.

Terdapat berbagai macam cara yang bisa kita lakukan guna memberikan solusi yang paling tepat untuk menindaklanjuti perilaku pemerintah yang tidak bekerja untuk rakyat.

1. Sebagai rakyat, kita berhak untuk memilki hak bersuara dan ber aspirasi, dengan adanya perilaku pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang, rakyat selaku pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berhak menghukum pejabat yang berlaku tidak sesuai undang-undang

2. Sebagai mahasiswa, ingat ketika dahulu kala masa orde baru soeharto dilengserkan, siapa lagi yang dapat berbuat seperti itu kecuali dari gerakan mahasiswa, maka dari itu sebagai insan yang berintelektual. Mahasiswa dapat merumuskan gerakan tertentu guna mengawasi jalannya pemerintahan.

3. Sebagai masyarakat pemilu, dalam ajang pemilu ini lah kita dapat menentukan pemimpin kita yang terbaik yang dapat kita percaya untuk mengemban amanah rakyat, ketika masa pemerintahan saat ini tidak baik-baik saja, tugas rakyat dalam ajang pemilu untuk memilih kandidat anggota dpr sebagai perwakilan rakyat kedepannya untuk mencapai pemerintahan yang sehat.

Hal harus kalian perbuat bila anggota DPR dan RAPR tentang hilangnya minyak goreng.

Sebagai anggota DPR yakni selaku representasi rakyat di sistem politik indonesia, anggota DPR dapat dengan tegas menegur mentri perdagangan untuk bekerja lebih keras lagi guna menanggulangi krisis minyak goreng saat ini, bahkan DPR bisa meminta kepada presiden untuk mempertimbangkan pergantian menteri jika itu diperlukan. Intinya DPR bertugas untuk mengawasi dan membela rakyat.

Pembahasan:

Indonesia saat ini mempraktikkan pemisahan kekuasaan menurut prinsip . Meskipun ketentuan ini tertuang dalam Konstitusi, namun merupakan kesepakatan kekuasaan yang terbatas antara ketiga lembaga negara dan penguasa yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan teoritis organisasi nasional Indonesia mengarah pada sistem administrasi, namun dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan organisasi nasional tidak tercermin dalam pemisahan kekuasaan. Membujuk sistem pemerintah untuk mendekati sistem distribusi distribusi. Oleh karena itu, ketentuan yang diperkenalkan pada tahun 1945 diperlukan untuk mengembalikan upaya perbaikan menjadi ideal secara konseptual dan praktis.

Pelajari lebih lanjut:

Pelajari lebih lanjut tentang materi tugas dan fungsi DPR pada yomemimo.com/tugas/4310180

#BelajarBersamaBrainly