Jawaban:

Ini pure berdasarkan argumentasi saya..

jadi mohon pertimbangannya..

1. UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi NKRI yang bersifat mengekang masyarakatnya secara universal/umum, yang memiliki manfaat, Sebagai patokan/asas dasar untuk pembentukan sebuah kebijakan di pemerintahan maupun daerah seperti, UU/Perppu/Norma adat dsb yang harus saling serasi dengan konstitusi tertinggi.

UUD juga sebagai alat/sarana pengawasan jalannya suatu pemerintahan terhadap masyarakat, yang berdasar pada prinsip-prinsip. Ketuhanan, Kemanusiaan/humanisme, Persatuan (gotong royong), demokrasi-sosial, dan keadilan di lingkungan masyarakat.

2. Maka yang terjadi adalah tidak adanya norma tertinggi negara dan juga eksistensi/keberadaan dari suatu hukum tertulis, yang memiliki peranan penting dalam mengatur/mengekang setiap tingkah laku rakyatnya agar sesuai dengan prinsip moralitas dan etika yang ada. Jika tidak adanya hukum tertulis/konstitusi tertinggi, juga akan berakibat pada kehancuran eksistensi dan esensi dari negara Indonesia sendiri.

Jika saya analogikan konstitusi tertinggi sebagai sebuah wasiat/harta warisan yang dirumuskan oleh para founding father maka, UUD adalah suatu hal yang wajib dijaga dan dilestarikan eksistensi dan esensinya lewat penerapan pada kehidupan sehari-hari yang berbasis pada hukum di negara Indonesia.

3. Maka simpulannya ialah Negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi tertinggi (UUD 1945) yang berperan sebagai penyeimbang jalannya suatu kehidupan norma di masyarakat, serta berdasar pada prinsip moral dan etika, dan juga dilengkapi dengan adanya penerapan dari ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

Semoga membantu..