Jawaban:

Sistem pemerintahan presidensial yang digunakan sekarang memberi kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan........ a. fungsi anggaran.

Pembahasan:

Sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Pada sistem presidensial, seorang Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Menteri dalam kabinet pada pemerintahan Presidensial diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Indonesia menganut sistem Presidensial dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah sebelumnya sempat menganut sistem Parlementer di awal kemerdekaan.

Dalam sistem Presidensial di Indonesia, selain presiden, parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki peran penting, yaitu:

Fungsi legislasi: menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian dibahas, disepakati dan ditetapkan sebagai Undang-Undang bersama antara DPR dan presiden.

Fungsi pengawasan: mengawasi kebijakan pemerintah dengan melakukan interpelasi (meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis), hak angket (melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan) dan mengajukan pemakzulan (impeachment) kepada Mahkamah Konstitusi jika presiden melakukan pelanggaran berat pada undang-undang dasar.

Fungsi anggaran: melakukan pembahasan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya yang mengatur keuangan negara.

Penjelasan: