Jawaban:

1. Masyarakat yang memiliki tanah wajib menanam tanahnya tersebut dengan tanaman wajib yang sudah ditentukan, jumlahnya 1/5 atau 20% dari jumlah luas tanah.

2. Tanaman wajib yang ditanam jangka waktu menamannya tidak lebih dari tanaman padi.

3. 1/5 tanah yang ditanami tanaman wajib tidak akan dikenai biaya pajak.

4. Apabila terjadi gagal panen maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah Belanda.

5. Karena tanam paksa merupakan kebijakan pengganti biaya sewa tanah, maka apabila harga tanaman wajib yang dijual melebihi harga sewa tanah, uang tersebut dikembalikan ke pemilik tanah.

6. Para petani atau pemilik tanah akan dipimpin oleh penguasa dari pribumi.

7. Sementara para pegawai eropa maupun Belanda bertugas sebagai P3 (pengangkut, pemungut dan pengawas).

8. Masyarakat/penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama kurang lebih 20% dalam setahun atau kira-kira 60 hari.