Jawaban:

Jawaban :

Bentuk penyimpangan pada masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Maraknya terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan.

2. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah.

3. Terjadinya beberapa pemberontakan diakibatkan ketidakpuasan dari tiap-tiap daerah atas kesenjangan pembangunan.

4. Terjadinya kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dengan para imigran yang datang karena imigran diberikan tunjangan yang lebih besar.

5. Terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan penduduk miskin.

6. Terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari berbagai etnis pendatang di Indonesia.

7. Tidak adanya kebebasan berpendapat.

8. Tidak adanya kebebasan dalam kebijakan pers

9. Keamanan dan kedaulatan negara dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu dihadirkannya penembak misterius.

10. Tidak ada penurunan kekuasaan presiden.

11. Terjadinya penyimpangan dalam sistem administrasi dan birokrasi pemerintah di Indonesia.

Link yang relevan :

yomemimo.com/tugas/5816517

Penjelasan lebih lanjut :

Orde baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia. Awal kelahiran orde baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal dengan kebijakan supersemar. Orde baru berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Dalam orde baru, ekonomi Indonesia terjadi perkembangan yang pesat walaupun terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme secara besar-besaran dan merajalela.

Kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita)

Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi tingginya inflasi, rendahnya pendapatan per kapita dari penduduk Indonesia yang hanya mencapi $70 saja, dan hancurnya sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi pada akhir pemerintahan Soekarno. Repelita dibuat untuk berfokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian mendapatkan prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan.

Pada repelita I, pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik rata-rata 3% menjadi 6.7% per tahun. Pendapatan per kapita pun meningkat menjadi $170 dan inflasi ditekan menjadi 47.8% hingga pada akhir tahun 1974. Repelita II dan Repelita III berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan guna menekan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

2. Swasembada beras

Pemerintah orde baru memang menitikberatkan pengembangan sektor pertanian karena sektor pertanian dianggap sebagai prasyarat utama atas kestabilan ekonomi dan politik. Terbukti pada tahun 1968 hingga 1992, produksi hasli pertanian meningkat tajam.

3. Pemerataan kesejahteraan penduduk

Pemerintah sekaligus berusaha meratakan kesejahteraan penduduk melalui program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan layanan kesehatan, keluarga berencana (KB), pendidikan, penyediaan air bersih dan pembangunan perumahan sederhana. Bukti dari kebijakan itu maka penduduk Indonesia berkurang dari 60% menjadi 15% pada tahun 1990-an. Pendapatan per kapita menjadi meningkat menjadi $600 pada tahun 1993.

4. Pemerataan kehidupan politik

Dalam kehidupan politik, terjadinya beberapa kebijakan dan konflik yang berhasil dilaksanakan antara lain:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kebijakan ini terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan supesemar oleh Presiden Soeharto.

2. Penyederhaan partai yang berkuasa.

Pada tahun 1973, terjadilah pemilhan umum yang pertama terjadi di orde baru. 3 (tiga) partai yang ada pada masa itu merupakan hasil penggabungan dan penyederhanaan partai politik. 3 (Tiga) partai politik pada masa itu adalah :

a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

c. Golongan Karya.

Semoga bermanfaat ya.

Kelas : -

Kategori : -

Kata kunci : -

Kode kategori berdasarkan KTSP : -