3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam beberapa hal masih mengandung kelemahan – kelemahan. Walaupun demikian, kebijakan ini menjadi sebuah tindakan reformis dalam sistem pemerintahan daerah, dari yang sentralistik ke arah desentralistik yang dianggap lebih mewakili aspirasi rakyat. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya koalisi elit pemerintahan daerah dengan para pengusaha untuk mengumpulkan keuntungan atas pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada bagi pribadi serta golongan tertentu, sehingga optimalisasi pencapaian tujuan otonomi itu sendiri tidak berjalan maksimal.