1. Bacalah teks berikut dengan cermat!Penumpukan truk bersumbu dua tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga satu hingga dermaga empat. Tetapi, antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak ke luar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar dua hingga empat hari untuk bisa masuk kapal.
Unsur berita yang terdapat pada teks tersebut adalah ….
A. Siapa dan kapan
B. Kapan dan bagaimana
C. Bagaimana dan di mana
D. Di mana dan kapan

2. Bacalah teks berikut dengan cermat!
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang nonsembilan bahan pokok (nonsembako).
Unsur berita yang terdapat pada teks tersebut adalah ….
A. Apa dan kapan
B. Kapan dan siapa
C. Siapa dan bagaimana
D. Bagaimana dan mengapa

3. Bacalah teks berikut dengan cermat!
Dua rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan, terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Enam belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan.
Unsur berita yang tidak terdapat pada teks tersebut adalah ….
A. Di mana dan kapan
B. Kapan dan mengapa
C. Bagaimana dan di mana
D. Siapa dan bagaimana

4. Bacalah teks berikut dengan cermat!
Dendi menyatakan dua rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran ini belum bisa dipastikan oleh petugas.
Unsur yang tidak terdapat pada teks tersebut adalah ….
A. Kapan dan di mana
B. Siapa dan bagaimana
C. Siapa dan mengapa
D. Apa dan siapa

Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 10 dan 11!

Partai Demokrat menyatakan sikap terkait Pilgub DKI 2017. Mereka meminta agar masyarakat tak mudah percaya dengan berita bohong.
“Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapapun untuk tidak memilih calon pilihannya, jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan termasuk hasil survei yang tidak masuk akal,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Selain itu, Partai Demokrat juga mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam gelaran Pilgub DKI ini. Partai Demokrat meminta agar aparat Negara menjaga netralitasnya.
“Partai Demokrat berharap Polri dan TNI netral. Tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian,” imbuh Hinca yang membacakan pernyataan tertulis itu.

10. Simpulan teks berita tersebut adalah ….
A. Pernyataan sikap Partai Demokrat terkait Pilkada.
B. Partai Demokrat mengkhawatirkan situasi Negara.
C. Partai Demokrat mengharapkan kenetralan aparat Negara, seperti TNI, Polri, dan BIN.
D. Partai Demokrat mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam gelaran Pilgub DKI.

11. Contoh tanggapan positif terhadap teks berita tersebut adalah ….
A. Sudah seharusnya, masyarakat bersikap kritis dan tidak lekas percaya pada berita yang kebenarannya masih diragukan.
B. Sudah menjadi hak aparat untuk menentukan sikap terkait Pilkada.
C. Berita hoax disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
D. Masyarakat jangan mudah diintimadasi oleh siapa pun.

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14!

Jakarta-DPR masih terus menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang masuk Prolegnas 2016. Salah satu poin yang menjadi prioritas dalam revisi UU ini adalah penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Ini akan perkuat KPI karena bisa dikatakan peran KPI cenderung tak ada. Ada pun sangat lemah. Ya, anggaran mereka masih melalui Kemenkominfo. Jadi, apa maunya Kemenkominfo maka KPI manut saja,” ujar Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon dalam seminar RUU Penyiaran “Masa Depan Industri Penyiaran” di Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Menurutnya, dalam persoalan ini, lebih baik anggaran KPI dialokasikan langsung dari Kementrian Keuangan. Cara ini diyakini membuat KPI bisa lebih independen daripada seperti sekarang.
“Saya sarankan pemerintah agar anggaran KPI tak melalui Kemenkominfo. Langsung dari Kementrian Keuangan masuk ke KPI agar ada independensinya,” sebutnya.